Sinergitas KKP Dan TNI Kembangkan Wisata Lombok 2021.

Sinergitas Dewi Bahari KKP RI 2021 Di Lombok Timur.Sabtu(25/9/2021).

Kimsekotong.com,-Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) RI pada tahun 2021,kembali meluncurkan program sinergitas Desa Wisata Bahari atau yang dikenal dengan Dewi Bahari di Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB.Pada sinergitas kali ini,KKP menggandeng TNI Angkatan Laut dengan program Kampung Bahari.

Berdasarkan rilis yang diterima media,Desa Wisata Bahari atau Dewi Bahari merupakan program KKP yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.93/2020 Tentang Desa Wisata Bahari. Sementara itu,Kampung Bahari Nusantara merupakan program TNI Angkatan Laut yang sudah dilaksanakan di seluruh wilayah oleh komandan-komandan pangkalan, baik Lantamal maupu Lanal.

“Pengembangan Dewi Bahari tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan semua pihak termasuk Desa dan stakeholder lainnya, seperti yang dikembangkan di NTB ini, yaitu melalui Sinergitas Program Dewi Bahari dengan Kampung Bahari Nusantara dari LANAL,” ungkap Plt  Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL),Pamuji Lestari,ketika meluncurkan program Sinergitas Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) dengan Kampung Bahari Nusantara di Desa Padak Guar, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur pada Sabtu (25/9/2021).

Lebih jauh diterangkan oleh Plt Dirjen PRL KKP RI,bahwa pembangunan Dewi Bahari seperti di Lombok Timur, yang dilaksanakan di Desa Padak Guar, Sambelia, diharapkan dapat menjadi destinasi baru yang menarik wisatawan dengan keindahan pantai pasir putihnya dan Pulau Kondo, Bidara dan Pulau Gosong serta wisata mangrove.Selain itu,atraksi wisata bawah Laut dengan soft coral dan hard coralnya yang masih alami, pantas untuk ditawarkan sebagai atraksi wisata.

Potensi wisata alam tersebut,menurut kata Pamuji Lestari,merupakan pilihan yang tepat sebagai destinasi wisata yang perlu dikembangkan. Hal itu bertujuan untuk mengembalikan lumpuhnya sektor pariwisata, dan menata kembali potensi wisata bahari agar benar-benar dapat dikelola secara berkelanjutan,melalui ekowisata berbasis masyarakat dan potensi lokal,terutama di masa pandemi ini.

Ia menambahkan bahwa pola pengelolaan dengan prinsip ekowisata,dimana kelompok dengan aktif mengajak wisatawan untuk melakukan trasnplantasi.Hal tersebut merupakan salah satu pola pengembangan wisata yang dilakukan oleh masyarakat, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dengan Komunitas Penyelam NTB (KAPELA NTB) dan SAKA BAHARI.
“Sinergitas ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa”,pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama,Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda menjelaskan,bahwa program Dewi Bahari merupakan program pengembangan wisata bahari guna pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan serta pulau-pulau kecil, peningkatan nilai tambah ekonomi dan pelestarian budaya maritim serta kearifan lokal."Program dilakukan secara bertahap dan dengan sinergitas, sesuai dengan kriteria penentuan kelas desa berdasarkan identifikasi sebelum ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari. Pembangunan Dewi Bahari dilakukan dengan tahapan: Perencanaan, Pembangunan fasilitasi sarana/prasarana wisata, Pembinaan melalui Peningkatan Kapasitas, dan Pendampingan, Kemitraan, dan Monitoring dan Evaluasi” terangnya.

Huda juga menjelaskan bahwa pembangunan Dewi Bahari tahun 2021, yang dilaksanakan di 15 Kabupaten, beberapa diantaranya mendukung Destinasi Super Prioritas Pariwisata (DSPN), salah satunya Mandalika dilaksanakan di beberapa Kabupaten di NTB yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Utara, Bima, Sumbawa, dengan total bantuan pembangunan Dewi Bahari sebesar Rp.1.655.809.200 yang terdiri dari perencanaan pengembangan dan sarana dan prasarana wisata bahari (alat selam, pondok informasi, perahu wisata, tracking mangrove dan sarana pendukung lainnya).

Termasuk pembangunan Kawasan wisata mangrove yang dikembangkan di Bagek Kembar Lombok Barat, merupakan ekowisata dengan Prinsip 3E, Ekologi, Ekonomi dan Edukasi, pengembangan kawasan bukan saja mendatangkan ekonomi, tetapi juga merupakan kawasan edukasi sebagai laboratorium alam, untuk menanamkan pengetahuan dan kecintaan terhadap ekosistem laut."Kemitraan yang terjalin dalam pengembangan Dewi Bahari di NTB ini sudah dilakukan dengan Bank Indonesia, PLN, Angkasa Pura dan diharapkan lebih banyak lagi stakekolder yang terlibat” papar Huda.

Kegiatan sinergitas ini yang juga diisi dengan deklarasi bersama mendukung Pembangunan Desa Wisata Bahari oleh Pemerintah daerah baik OPD maupun Pemerintah Desa, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan kemandirian desa dengan pengembangan potensi wisata jasa kelautan yang dapat dimanfaatkan, bukan saja sumberdaya lautnya yang dieksploitasi."Kawasan pesisir yang merupakan sumber mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir lainnya, harus dapat mensejahterakan mereka, bukan saja menjadi obyek pembangunan tetapi pelaku usaha. Yang mampu mengelola kawasannya dengan kearifan lokalnya, sebagai  kawasan yang dikelola secara berkelanjutan untuk generasa selanjutnya”demikian Miftahul Huda menjelaskan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menyatakan bahwa program Dewi Bahari ini merupakan salah satu program dalam mendukung Bangga Berwisata di Indonesia. Program ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun akibat pandemik Covid-19 sejak 2020 lalu.

Ditempat terpisah,pengelola Ekowisata Bagek Kembar Desa Persiapan Empol Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat,menyatakan bahwa sinergitas KKP telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."Karena dengan adanya bantuan dari KKP ini, secara tidak langsung mendongkrak perekonomian masyarakat khusunya di Dusun Madak Bagek Kembar dan  masyarakat Desa Persiapan Empol. Bantuan yang diterima berupa gazebo, lapak kuliner, Balai Informasi Bahari, gapura dan tracking di Ekowisata Mangrove Bagek Kembar,"ujar Muliadi,Plt.Kades Persiapan Empol yang juga turut hadir pada saat peluncuran program Dewi Bahari di Lombok Timur.

Ekowisata Mangrove Bagek Kembar Lombok Barat.

Berikut disampaikan beberapa poin penting Program Desa Wisata Bahari dan Kampung Bahari Nusantara 2021.

1.Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan Program Desa Wisata Bahari atau yang dikenal dengan DEWI BAHARI.  Program ini di tetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.93/2020 tentang Desa Wisata Bahari. 

2.Kampung Bahari Nusantara merupakan program TNI Angkatan Laut yang sudah dilaksanakan di seluruh wilayah oleh komandan-komandan pangkalan, baik Lantamal maupu Lanal.

3.Dewi Bahari untuk Mengawali program pengembangan wisata bahari guna pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan serta pulau-pulau kecil, peningkatan nilai tambah ekonomi dan pelestarian budaya maritime serta kearifan lokal.

4.Program dilakukan secara bertahap dan dengan sinergitas, sesuai dengan kriteria penentuan kelas desa berdasarkan identifikasi sebelum ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari. Pembangunan Dewi Bahari dilakukan dengan tahapan: Perencanaan, Pembangunan fasilitasi sarana/prasarana wisata, Pembinaan melalui Peningkatan Kapasitas, dan Pendampingan, Kemitraan, dan Monitoring dan Evaluasi.

5.Pembangunan Dewi Bahari tahun 2021, yang dilaksanakan di 15 Kabupaten, beberapa diantaranya mendukung Destinasi Super Prioritas Pariwisata (DSPN), salah satunya Mandalika dilaksanakan di beberapa Kabupaten di NTB: Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Utara, Bima, Sumbawa., dengan total bantuan Pembangunan Dewi Bahari sebesar Rp.1.655.809.200 yang terdiri dari Perencanaan Pengembangan dan Sarana dan Prasarana Wisata Bahari (alat selam, pondok informasi, perahu wisata, tracking mangrove) dan Sarana Pendukung lainnya)

6.Pembangunan Dewi Bahari seperti di Lombok Timur, yang dilaksanakan di Desa Padak Guar, Sambelia, diharapkan dapat menjadi destinasi baru yang menarik wisatawan dengan keindahan pantai pasir putihnya dan Pulau Kondo, Bidara dan Pulau Gosong serta wisata mangrove. Atraksi wisa bawah Laut dengan soft coral dan hard coralnya yang masih alami pantas untuk ditawarkan sebagai atraksi wisata. Pola pengelolaan dengan prinsip ekowisata dimana kelompok dengan aktif mengajak wisatawan untuk melakukan trasnplatsasi merupakan salah satu pola pengembangan wisata yang dilakukan oleh masyarakat, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dengan Komunitas Penyelam NTB (KAPELA NTB) dan SAKA BAHARI.

7.Termasuk pembangunan Kawasan wisata mangrove yang dikembangkan di Bagek Kembar Lombok Barat, merupakan ekowisata dengan Prinsip 3E, Ekologi, Ekonomi dan Edukasi, pengembangan kawasan bukan saja mendatangkan ekonomi, tetapi juga merupakan kawasan edukasi sebagai laboratorium alam, untuk menanamkan pengetahuan dan kecintaan terhadap ekosistem laut.

8.Potensi wisata alam, terlebih pada saat pandemic ini merupakan pilihan yang tepat sebagai destinasi wisata yang perlu dikembangkan, untuk mengembalikan lumpuhnya sektor pariwisata, dan menata kembali potensi wisata bahari agar benar-benar dapat dikelola secara berkelanjutan melalui ekowisata berbasis masyarakat dan potensi lokal.

9.Kemitraan yang terjalin dalam pengembangan Dewi Bahari di NTB ini sudah dilakukan dengan Bank Indonesia, PLN, Angkasa Pura dan diharapkan lebih banyak lagi stakekolder yang terlibat.

10.Kegiatan sinergitas ini yang juga diisi dengan deklarasi bersama mendukung Pembangunan Desa Wisata Bahari oleh Pemerintah daerah baik OPD maupun Pemerintah Desa, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan kemandirian desa dengan pengembangan potensi wisata jasa kelautan yang dapat dimanfaatkan, bukan saja sumberdaya lautnya yang dieksploitasi.

11.Pandemi covid 19 yang dimulai sekitar bulan Maret 2020, semakin dirasakan dampaknya bagi sektor pariwisata, demikian pula yang dirasakan oleh masyarakat pesisir sebagai kawasan wisata yang cukup banyak menarik perhatian wisatawan dengan keindahan destinasi wisata alam, seperti wisata bawah laut dengan biodiversitynya, wisata pulau kecil dan wisata pantai dengan pasir putih.

12.Kawasan pesisir yang merupakan sumber mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir lainnya, harus dapat mensejahterakan mereka, bukan saja menjadi obyek pembangunan tetapi pelaku usaha. Yang mampu mengelola kawasannya dengan kearifan lokalnya, sebagai kawasan yang dikelola secara berkelanjutan untuk generasa selanjutnya.(Humas Ditjen PRL KKP RI).

Berbagi :